Pusat Transparansi & Kepatuhan

Kebijakan Privasi

Informasi resmi mengenai tata kelola platform Centrental, keamanan data penyewa, hak cipta sistem, dan syarat pemrosesan transaksi pembayaran.

Perlindungan Data & Dokumen

Kebijakan Privasi

Terakhir diperbarui: 15 November 2026

PT Nuansa Teknologi Informasi (selaku pengembang dan pengelola platform Centrental) berkomitmen melindungi privasi data pribadi seluruh pengguna platform dan data pelanggan yang diproses di dalam sistem sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

1. Jenis Data yang Dikumpulkan

Data yang kami kumpulkan dan simpan meliputi:

  • Data Akun Tenant: Nama pemilik usaha, nama bisnis rental, alamat email, nomor telepon, dan riwayat transaksi langganan.
  • Data Operasional Penyewaan: Informasi pelanggan rental yang dimasukkan oleh Tenant, seperti nama lengkap, NIK, nomor telepon, alamat, serta foto dokumen KTP dan SIM yang diunggah untuk keperluan verifikasi sewa lepas kunci.
  • Data Teknis & Audit Log: Alamat IP saat login, waktu akses sistem, dan rekam jejak perubahan data guna keperluan pencegahan kecurangan (anti-fraud).

2. Standar Keamanan & Perlindungan Dokumen KTP/SIM

Penyimpanan Privat & Masking NIK

Seluruh berkas foto KTP dan SIM disimpan pada media penyimpanan tertutup (*private storage*) yang tidak dapat diakses atau diunduh oleh publik umum tanpa otentikasi login Tenant yang sah. Selain itu, pada sistem jejak log audit internal, nomor NIK dan informasi sensitif otomatis disamarkan (*masked*, contoh: 3201************).

3. Penggunaan & Larangan Penjualan Data

Centrental TIDAK PERNAH dan TIDAK AKAN PERNAH menjual, menyewakan, atau memperdagangkan data pribadi Tenant maupun data penyewa rental kepada pihak ketiga untuk kepentingan iklan atau pemasaran.

Data hanya diteruskan kepada penyedia pihak ketiga yang esensial dalam alur operasional:

  • Penyedia Gerbang Pembayaran (Duitku): Memproses data transaksi nominal tagihan dan referensi pembayaran secara terenkripsi perbankan.
  • Penegak Hukum: Hanya jika terdapat perintah resmi atau instruksi putusan pengadilan sesuai peraturan hukum yang sah di Republik Indonesia.